A. Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Indonesia
1. Peran pemerintah secara umum
Dalam menjalankan roda ekonomi, suatu Negara akan sangat tergantung pada sistem apa yang akan mereka anut,karena hal ini sangat mempengaruhi peran yang akan dijalankan oleh Negara tersebut.Selain itu ideology juga menjadi faktor penentu dalam sistem perekonomian disuatu Negara.Hal ini pula yang menjadi pembeda dalam kegiatan perekonomian yang akan terlihat jelas pada setiap kebijakan atau keputusan-keputusan dalam proses pengelolaan ekonomi suatu Negara.
Hal ini pula yang semangkin menjelaskan peran pemerintah/ Negara dalam hal pemerataan distribusi pendapatan dan sebagai pengaawas (hisbah),yang tujuannya untuk mengawasi kinerja sistem pasar agar terwujud mekanisme pasar bebas.
Dalam hal pemecahan permasalahan perekonomian ,berdasarkan fakta hakikat permasalahan ekonomi tergantung pada bagaimana distribusi harta dan jasa yanga ada dalam masyarakat tersebut, titik berat pemecahan permasalahan ekonomi yakni bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil.
Menurut pemikiran Monzer Khaff peran Negara dalam menjalankan sistem perekonomian harus berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
1. Memajukan sector swasta dengan tetap memperhatikan kepentingan umum
2. Sumber daya alam dikelola secara barsama, dimana pengelola menyewa lahan kepada umum
3. Kebijakan investasi secara langsung
4. Proyek yang dikerjakan oleh individu, tetap dapat dinikmati oleh orang banyak
2. Peran Pemerintah Daerah
Menurut Lincolin Arsyad bahwa ada 4 peran pemerintah (Daerah)dalam pembangunan ekonomi Indonesia :
1. Entreprenuer
Adalah merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis didaerahnya dalam hal ini pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri dengan membentuk BUMN atau bermitra dengan dunia usaha swasta. Namun kegiatan usahanya tetap dalam pengendalian pemerintah daerah.
Pemerintah daerah harus mampu mengelola aset-aset pemerintah daerah dengan baik dan ekonomis, sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah.
2. Koordinator
Pemerintah daerah sebagai koordinator dalam pembangunan ekonomi didaerahnya yaitu melalui penetapan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan yang komprehensip bagi kemajuan daerahnya.
Pemerintah daerah juga dapat melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam menyusun sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana dan srategi-strategi pelaksanaannya.
3. Fasilitator
Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan Attitudinal (prilaku atau budaya masyarakat) didaerahnya.
Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan, serta pengaturan penetapan tata ruang daerah (zoning) yang lebih baik.
4. Stimulator
Pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulator dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakn khusus yang dapat mempengaruhidunia usaha untuk masuk kedaerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap eksis berada didaerah tersebut.
Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan pembuatan brosur-brosur pembangunan kawasan industry, pembuatan outlets untuk produk-produk UMKM dan koperasi, membantu UMKM dan koperasi untuk melakukan pameran dan sebagainya.
B. Peran Swasta Dalam Sistem Ekonomi Indonesia
Bahwa sector swasta telah berkembang secara fenomenal ,hal ini dapat dilihat dari aksesnya kepasar uang dan pasar barang internasional. Kemampuan swasta berakses dipasar internasional antara lain tercermin dalam pemasukan modal bersihnya.
Dilini investasi pun swasta tak kalah, seperti halnya ketika BUMN-BUMN dan koperasi masih sibuk mencari-cari format, bentuk dan jenis investasi didalam negri , sejak ntahun 1980-an swasta kita sudah mampu menginjakkan kaki dimanca Negara.
Kini ketika secara structural swasta sudah tak lagi menjadi figuran kesejah teraan .Bangsa mulai banyak dipengaruhi kegiatan produksi swasta, pemerintah pada pokoknya hanya menyediakan prasarana transportasi, fasilitas umum atau sarana komunikasi dan menyehatkan iklim usaha.
Sebagi big goverment pemerintah dapat mengambil alternative untuk menjadikan Negara sebagai suatu koperasi. Dan sebagai suatu koperasi pemerintah bisa saja menempuh jalan untuk mengembangkan sector bisnis Negara untuk mendapatkan surplus, disamping membina dan memperoleh pendapatan dari sumber pajak. Tentu saja agar dapat menarik pajak secara maksimal, pemerintah berkepentingan untuk membesarkan dunia usaha baik domestik maupun asing.
C. Peran Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Indonesia
Dalam sistem perekonomian diindonesia kita dapat mengkaitkan dengan konteks Sistem Ekonomi Nasional Indonesia dan kedudukan koperasi. Dari sisi produksi pelaku ekonomi diindonesia tediri dari usaha Negara, usaha swasta besar nasional, usaha swasta asing dan usaha ekonomi rakyat.Dalam hal jumlah unit usaha yang ada diindonesia terdiri dari usaha rumah tangga,usaha kecil menengah dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Koperasi sebagai salah satu bentuk atau metode dalam menjalankan usaha serta sebagai salah satu bentuk dan organisasi perusahaan, diantara para produsen kecil dan menengah disamping usaha perseroan milik Negara, usaha swasta baik nasional maupun asing.
Dalam kenyataan diindonesia dari dulu hingga sekarang merupakan rakyat yang mampu memproduksi, tetapi dalam kenyataan pula hanya sebagian kecil saja yang mampu mengembangkan usaha produksinya, sedangkan yang sulit mengembangkan usaha produksinya (home industry) tetap hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini dikarenakan modal yang dimiliki sangat terbatas, usahanya hanya ditujukan untuk menanggulangi kesulitan kesulitan keluarganya saja.
Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya tergantung dari aktifitas para anggotanya, apakah mereka mampu melaksanakan kerja sama, memiliki keseriusan kerja dan mentaati segala ketentuan serta garis kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota.Dengan demikian usaha meningkatkan taraf hidup mereka tergantung dari aktifitas mereka sendiri.
Peran koperasi yang krusial juga dibutuhkan untuk mengatur penggunaan sumber-sumber secara efektif yang diberikan oleh pemerintah pusat dan untuk memobilisasikan sumber-sumber lokal setempat (desa) secara cukup dalm proses pembangunan.
Selain itu koperasi dapat memainkan peranan penting dalam memberikan input-input produksi dan pelayanan yang diperlukan oleh para anggotanya maupun pengelola input-input dipelayanan yang berasal dari berbagai saluran dalam sistem lembaga
Selanjutnya koperasi dapat meningkatkan kemampuan para anggotanya berorganisasi secara efektif, sehingga para anggotanya mempunyai kesempatan yang besar dalam mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan mereka.
Terakhir koperasi dapat berperan dalam menghubungkan penduduk dan lembaga-lembaga nasional yang menguasai sumber-sumber dan kebijakan. Dengan demikian, koperasi dapat memberikan sumbangsihnya bagi keberhasilan pembangunan dalam konteks memperbaiki atau meningkatkan produktifitas, memperluas kesempatan-kesempatan kerja dan memberikan pemeratan yang lebih besar dalam pemerataan pendapatan penduduk.
Referensi :
Subandi.Sistem Ekonomi Indonesia.Bandung:Alfabeta,2008.
Anoraga,Pandji.BUMN,Swasta dan Koperasi.Jakarta:Pustaka Jaya,1995.
Djojohadikusumo,Sumitro.Pembangunan Ekonomi Indonesia.Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1993.
tags:
ilmu manajemen
0 komentar:
Posting Komentar