KONSOLIDASI

Konsolidasi adalah penggabungan dari beberapa perusahaan menjadi satu dan menghilangkan perusahaan yang lama. Tujuan dari konsolidasi sama halnya seperti merger dan akuisisi untuk meningkatkan efisiensi yang lebih baik, memperoleh pangsa pasar baru, menguasai teknologi baru, serta mempertahankan kelanjutan bisnis, dll. Sebenarnya contoh dari merger atau akuisisi diatas merupakan contoh konsolidasi juga karena sebelum melakukan merger atau akuisis perusahaan atau bank melakukan konsolidasi atau sebaliknya.

Contoh Kasus:

1. Konsolidasi PTPN

Ringkasan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-102/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002. Asal mulanya semua pabrik gula di Indonesia adalah milik beberapa perusahaan Belanda dan pabrik-pabrik yang dimiliki oleh PTPN XI diantara pemilik lamanya adalah Handels Vereeniging Amsterdam (HVA), Anemaet & Co., NV Faktorij, NV Nederlands Indiesche Landbouw Maatschappij (NILM), Cultuur Bank Maatschappij, NV Nederlands Handels Maatschappij (NHM), Vereenigde Vorstendlandsche Cultuur Maatschappij (VVCM) dan sebagainya.

Pada tahun 1957 saat Pemerintah Indonesia memperjuangkan kembalinya Irian Barat dari Pemerintah Belanda, berdasarkan Undang-undang Nasionalisasi No. 8 tahun 1957, tanggal 10 Desember 1957 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 229/UM/57 tahun 1957, semua perusahaan Belanda termasuk perkebunan dan pabrik-pabrik gula kesemuanya diambil-alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan diserahkan pengoperasiannya kepada Perusahaan Perkebunan Negara Baru (PPN-Baru). Kemudian pada tahun 1960 semua pabrik gula yang ada di Jawa Timur dikelola oleh PPN-Baru Cabang Jawa Timur.

Pada tahun 1964 terjadi perubahan organisasi, dimana nama PPN-Baru Cabang Jawa Timur berubah menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Gula, Kesatuan Jawa Timur IV; dan pada tahun 1966 berubah lagi menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara / Perusahaan Karung Goni Inspektorat VII.

Kemudian pada tahun 1968 terjadi lagi perubahan, pabrik-pabrik gula di Jawa Timur dibagi-bagi menjadi Perusahaan Negara Perkebunan XX (PNP XX), PNP XXI, PNP XXII, PNP XXIV dan PNP XXV. Namun pada tahun 1975 berubah lagi menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan XX (Persero), PT Perkebunan XXI-XXII (Persero) dan PT Perkebunan XXIV-XXV (Persero). Atau yang lazim disebut PTP XX, PTP XXI-XXII dan PTP XXIV-XXV.

Terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1996, semua PTP dirubah menjadi PT Perkebunan Nusantara (Persero) disingkat menjadi PTPN. Selain perubahan nama, juga terjadi penggabungan antar PTP. PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) atau disingkat menjadi PTPN XI adalah bentuk penggabungan antara PTP XX dan PTP XXIV-XXV.

PTP XX semula didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1972 untuk mengelola 5 (lima) unit pabrik gula yang berlokasi di Ngawi, Magetan dan Madiun, sedangkan PTP XXIV-XXV didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1975 yang merupakan penggabungan dari PNP XXIV dan PNP XXV. PTP XXIV-XXV memiliki 12 (dua belas) unit pabrik gula, 4 (empat) unit rumah sakit umum, 1 (satu) unit pabrik spiritus, 1 (satu) unit pabrik alkohol dan 1 (satu) unit pabrik karung goni PK Rosella.

Penggabungan itu disyahkan melalui akta Notaris Harun Kamil, SH No.44 tanggal 11 Maret 1996 dengan persetujuan Menteri Kehakiman RI No. C2-8339.HT.01.01, tanggal 18 Agustus 1996. Berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Penggabungan ini dilakukan guna mendukung kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas perusahaan milik negara terutama di sub sektor pertanian.

Selanjutnya Anggaran Dasar Perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) sebagaimana ditetapkan dalam Akta Notaris Harun Kamil, SH No. 44 tanggal 11 Maret 1996 itu telah mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI sebagaimana ditetapkan dengan Akta Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH, Notaris berkedudukan di Tangerang No. 02 tanggal 2 Oktober 2002 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C-21048 HT.01.04 th.2002 tangal 29 Oktober 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah terdaftar dan tercantum pada Daftar Perusahaan No.13.01.1.51.10542 tanggal 31 Desember 2002.

Restrukturisasi Usaha (dalam persiapan)

Sejalan dengan rencana arah perubahan organisasi tersebut diatas, dalam RUPS tentang Pengesahan RKAP tahun 2003 pada tanggal 10 Januari 2003, prinsipnya usulan manajemen PTPN XI disetujui untuk melakukan restrukturisasi usaha. Restrukturisasi didasarkan pada hasil kajian terhadap unit usaha yang paling layak untuk dijadikan SBU. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi perusahaan.

Kesimpulan

Disini dapat kita simpulkan bahwa konsolidasi yang dilakukan tersebut guna untuk mempertahankan kelanjutan dari bisnis gula pasir local yang ada di Indonesia dan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas perusahaan milik negara terutama di sub sektor pertanian, hal ini senada dengan tujuan dari konsolidasi itu sendiri.

tags: ilmu manajemen